Review of Faqihuddin Abdul Kodir's Mubadalah on the Fulfilment of Women's Rights in a Plaintiff's Divorce Case

Abstract

Women's basic post-divorce rights such as mut'ah, iddah maintenance and madliyah maintenance are only generally given after divorce. So that in a contested divorce, the woman does not get her rights. This is because the existing law in Indonesia as well as Islamic law clearly states that these rights are only reserved for divorce. So it needs to be seen from several other perspectives so that these rights can be fulfilled properly and fairly. This research is qualitative research in the form of library research (literature study) using a juridical-normative approach. The data sources used are various kinds of legal materials and other data sources related to primary and secondary bai. The end of this research produces a new view of the law on the fulfillment of women's rights after a contested divorce from the Mubadalah perspective which considers equality of rights and cooperation between husband and wife both in divorce and contested divorce and the fulfillment of Maqashid Asy-syari‘ah as an element that requires the fulfillment of these rights by looking at the five principles (al- dharuriyyat al- khamsah)  that must be fulfilled according to the context or reality that occurs for women after a contested divorce.

Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat. Hak-hak pokok perempuan pasca cerai seperti mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah hanya umum diberikan pasca cerai talak. Sehingga dalam cerai gugat, perempuan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan hukum yang ada di Indonesia begitupun hukum Islam menyebut secara jelas bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan dalam cerai talak. Sehingga perlu dilihat dari beberapa sudut pandang lain agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa library research (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai macam bahan hukum dan sumber data lain yang terkait bai primer maupun sekunder. Ujung dari penelitian ini menghasilkan pandengan baru terhadap hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dari prespektif Mubadalah yang mempertimbangkan adanya kesetaraan hak dan adanya kerjasama antara suami istri baik dalam cerai talak maupun cerai gugat dan pemenuhan maqasid asy-syari‘ahsebagai unsur yang mewajibkan pemenuhan hak tersebut dengan melihat lima prinsip (al- daruriyyat al-khams) yang harus dipenuhi sesuai konteks atau realita yang terjadi bagi perempuan pasca cerai gugat.