Employment Policy in Kudus Regency

Abstract

Undang undang cipta kerja yang secara sah diundangkan pada bulan November 2020 membawa dampak yang besar bagi sector ketenagakerjaan. Apabila diurutkan, kluster ketenagakerjaan diatur lebih rinci dalam PP Nomer 34 tahun 2021, PP Nomer 35 Tahun 2021, PP Nomer 36 Tahun 2021, serta PP Nomer 37 Tahun 2021. Pengundangan keempat PP Tersebut tentu membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten kudus, serta untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum Undang Undang Cipta Kerja. Adapun penelitian ini berjenis field research, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil. Hasil penelitian menunjukkan jika Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus sudah menerapkan Undang Undang Cipta Kerja, dan sudah melakukan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan perusahaan di Kabupaten Kudus secara online (karena pandemi covid-19). Dalam prakteknya Sukun Group sebagai salah satu perusahaan belum mampu menerapkan secara penuh Undang Undang Cipta Kerja dan masih melakukan penyesuaian terbatas terhadap beberapa Peraturan Pemerintan dengan merundingkannya bersama Serikat Pekerja. Dalam sinkronisasi dan harmonisasi hukum, undang undang cipt kerja tidak selaras sepenuhnya dengan unsur keadilan karena beberapa pasal dalam peraturan pemerintah sebagai turunannya tidak membawa keadilan yang merata, serta hanya bermanfaat bagi sebagian pihak saja.